Modernisasi Perikanan Terhadap Stratifikasi Masyarakat Pesisir Suku Bajo

1.      Pendahuluan

Modernisasi pada hakikatnya merupakan proses perubahan atau pem-baharuan. Pembaharuan mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Bidang mana yang akan diutamakan oleh suatu masyarakat tergantung dari kebijaksanaan penguasa yang memimpin masyarakat tersebut (Soekanto, 1990 dalam Ilpizukdi, 2008). Tujuan utama dari modernisasi adalah untuk membawa masyarakat menuju perubahan ke arah yang lebih maju. Pada intinya, modernisasi tergantung pada perubahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Indikator keberhasilan suatu rencana program tertentu yang berkaitan dengan modernisasi yaitu terjadinya perubahan dalam masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun dalam bentuk pemikiran yang lebih dinamis dan terbuka.

Perubahan merupakan dinamika manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang akan terwujud dengan adanya interaksi sosial diantara individu tersebut, dalam lingkup yang lebih besar biasa disebut masyarakat. Dari interaksi masyarakat ini akan timbul suatu perubahan sosial yang mana Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan sosial yang terjadi akibat adanya modernisasi pada masyarakat, dengan sendirinya akan menghasilkan stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Stratifikasi merupakan kelas-kelas yang didasarkan pada penilaian baik secara objektif maupun secara subjektif.

Modernisasi perikanan merupakan hal yang tepat dilakukan pada masyarakat pesisir yang notabene tingkat kesejahteraannya kecil bila dibandingkan dengan masyarakat lain di luar pesisir. Karena kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang berdiam di daratan dekat dengan laut dan masyarakat yang secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut. Dalam pengertian ini komuniti perairan (seperti orang laut di kepulauan Riau dan orang Bajo di perairan sebelah timur pulau Sulawesi) juga tergolong ke dalam lingkungan sosial pesisir.

Suku Bajo adalah suku yang mendiami wilayah di bagian pesisir pantai yang mengarah ke laut dan telah menetap secara turun temurun. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan inilah yang menjadi pembeda antara masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya kelautan.

Sebagai suatu masyarakat, Sebagai komunitas, mereka juga memiliki struktur sosial tersendiri yang menyebabkan mereka mempunyai budaya, bahasa dan adat istiadat tersendiri. Sama halnya dengan masyarakat lain, masyarakat Bajo juga memiliki masalah dalam kehidupannya, bahkan cenderung kompleks. Mulai dari kemiskinan yang membelenggu, tingkat pendidikan yang rendah, pola kehidupan yang hanya bergantung pada laut, tertinggal baik dalam pembangunan maupun mental, eksploitasi hasil laut yang semua itu menyebabkan mereka terkadang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2006 (Gilib, 2009 : 1) menyatakan  jumlah desa pesisir tercatat 8.090 desa yang tersebar di seluruh pulau besar maupun kecil. Pada desa pesisir tersebut berdomisili 16 juta jiwa penduduk dan sekitar 4 juta jiwa berprofesi sebagai nelayan, 2,6 juta pembudidaya ikan, serta berprofesi lain-lainnya sebanyak 9,7 juta. Diantara 16 juta jiwa tersebut ada sekitar 5,2 juta jiwa tergolong miskin.

Beberapa hal yang menimbulkan kemiskinan pada masyarakat nelayan suku bajo menurut Aslan (2009:54), diantaranya adalah sumberdaya manusia yang rendah, keterbatasan penguasaan teknologi, budaya kerja yang belum mendukung kemampuan manajerial yang masih rendah, keterbatasan modal usaha, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka. Hal yang sangat bertolak belakang apabila dibandingkan dengan sumberdaya alam yang melimpah dari wilayah pesisir tempat tinggal mereka. Dimana potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir sangat bernilai ekonomis tinggi apabila dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, budidaya rumput laut, pengawetan ikan, dan lain sebagainya. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan dan dikembangkan karena terhambat oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengelolanya menjadi bernilai ekonomis.

Melihat keadaan ini, pemerintah Prov. Sultra bekerja sama dengan pelaku bisnis membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat nelayan yang direalisasikan dalam bentuk modernisasi perikanan. Program tersebut antara lain bantuan modifikasi sarana penangkapan, pemberian kredit bergulir pada masyarakat pesisir, serta penyuluhan lingkungan pesisir dan lautan.

  1. 2.      Kepustakaan
  2. a.      Modernisasi

Modernisasi merupakan istilah populer yang merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis.

Hans Dieter Evers 1973 (dalam Ilpizukdi, 2008) mengemukakan bahwa modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan yang meliputi semua segi kehidupan manusia pada tingkat yang berbeda-beda; pertama di dunia Barat, kemudian berbaur dalam dunia lainnya melalui berbagai cara dan kelompok dengan tujuan utama untuk mencapai taraf ke-hidupan yang lebih baik dan lebih nyaman dalam arti seluas-luasnya, sepanjang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Modernisasi adalah suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan, yakni perubahan dan perombakan secara asasi mengenai susunan dan corak suatu masyarakat dari statis ke masyarakat yang dinamis, dari tradisional ke rasional, dari feodal ke kerakyatan dan lain sebagainya dengan jalan meng-ubah cara berfikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi segala aparat dan tatacara semaksimal mungkin (Anonim, 2009).

Modernisasi secara jelas dapat diidentikkan atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi. Artinya proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak rasional, dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata kerja yang rasional. Dengan demikian, sesuatu itu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan berkesesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam (Nurcholish Madjid, 1989). Dari pengertian modernisesi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan modernisasi adalah untuk melakukan perubahan kearah kemajuan dalam segala aspek kehidupan manusia.

Dengan modernisasi menurut Deliar Noer dalam Anonim (2009), suatu masyarakat dituntut agar: (a) melihat ke depan bukan melihat ke belakang, (b) memiliki sikap yang dinamis dan aktif, bukan sikap menunggu, (c) memberikan perhatian khusus kepada waktu terutama kepada ruang bagi rasionalitas, bukan pada perasaan-perasaan atau asumsi-asumsi, (d) mengembangkan suatu sikap yang terbuka terhadap pemikiran dan hasil-hasil penemuan ilmiah, (e) memberi kan prioritas kepada hal-hal yang telah dicapai oleh seseorang, bukan kepada statusnya yang diakui, (f) memberikan perhatian yang terbesar kepada persoalan-persoalan langsung yang lebih konkrit dan yang lebih mendunia, (g) melibatkan dirinya kepada tujuan-tujuan yang mengatasi tujuan-tujuan golongan

Secara harfiah, kata modern adalah sesuatu yang baru menggan-tikan sesuatu yang lama berlaku, seperti rumah modern, pakaian modern, lagu-lagu modern (Zaini, 1989 dalam Ilpizukdi, 2008). Aplikasi dari modernisasi dapat berbentuk modernitas individu maupun modernitas sosial. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang modernisasi, maka modernitas dapat diartikan seperangkat ciri-ciri atau karakteristik orang yang dapat membuat orang lebih sukses dimasa yang akan datang. Seperangkat karakteristik yang membuat dirinya dinamis itu disebut modernitas individu. Zaini, (1989) mengemukakan bahwa modernitas individu adalah seuntai nilai, sikap dan tingkah laku yang membentuk kepribadian seseorang dan membuatnya aktif dan dinamis untuk mengem-bangkan hidupnya secara mandiri di dalam masyarakat yang semakin kom-pleks. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan modern adalah orang yang mempunyai nilai, sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kepribadian yang dinamis dan aktif. Jika moder-nitas pada masing-masing individu dalam suatu masyarakat telah mulai, maka lama kelamaan modernitas individu tersebut dapat menjadi modernitas sosial/ masyarakat. Selain itu jika dalam suatu kelompok masyarakat telah mem-punyai ciri-ciri yang mengarah kepada kemajuan masyarakat, maka dalam kelompok masyarakat tersebut sudah terjadi pembaharuan (modernisasi).

  1. b.      Suku Bajo

Istilah Bajo dipakai untuk orang-orang perahu penyeberang yang tempat tinggal mereka berkembang melintasi Laut Cina Selatan. Jumlah mereka berkurang drastis selama abad terakhir. Masyarakat Bajo di Indonesia tinggal terutama di daerah kepulauan dan daerah-daerah pantai Sulawesi. Pemukiman mereka umumnya di dekat Manado, Ambogaya, dan Kendari; di Baggai, Sula, dan kepulauan Togian; sepanjang selat Tiworo; di teluk Bone; dan sepanjang pantai Makassar (Joshua Project 1999 dalam Idrap 2006:1).

Bajo, Bajau atau Sama Bajo juga merupakan salah satu suku di Indonesia yang menyebar ke berbagai penjuru negeri. Bahkan perkampungan merekapun dibangun jauh menjorok kearah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Julukan bagi mereka sudah barang tentu sea nomads, karena pada mulanya mereka memang hidup terapung-apung diatas rumah perahu (Priantono, 2006:1).

Walaupun terdapat perbedaan riwayat asal-usul, dan tidak ada tahun yang pasti akan tetapi studi-studi tersebut memiliki kesimpulan yang sama mengenai ciri kehidupan komunitas Suku Bajo yakni (Peribadi, 2000:85), yakni: (1) menempati suatu kepulauan yang dikelilingi laut, (2) menangkap ikan merupakan pencaharian yang dilakukan secara turun temurun, serta (3) memiliki dialek bahasa yang sama.

Secara psikologis, mereka merasa perkasa dan lebih jago dari masyarakat yang ada di darat karena mampu mengarungi samudera bagaimanapun besar dan dalamnya samudera itu. Namun, mereka di sisi lain merasa inferior karena orang-orang darat mempunyai peradaban dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding mereka yang hanya bergelut di laut. Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika muncul persepsi di luar masyarakat Suku Bajo bahwa Suku Bajo adalah masyarakat terasing, terbelakang, dan tertutup (Ahimsa, 2001:33).

Secara kultural, orang Bajo masih tergolong masyarakat sederhana dan hidup menurut tata kehidupan lingkungan laut, dikenal sebagai pengembara lautan (sea gypsies), yaitu hidup dengan mata pencaharian yang erat hubungannya dengan lautan, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan menangkap ikan di lautan (Mamar, 2005:1).

Laut dan orang Bajo merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kultur orang Bajo. Karena itu, ada dua konsep utama yang dikemukakan oleh Mamar (2005:2) yaitu: (1) Laut, adalah wilayah perairan yang luas dan airnya asin yang memiliki berbagai fungsi. Laut bagi orang Bajo mutlak adanya, karena selain sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat mencari nafkah hidupnya, (2) Orang Bajo, adalah sekelompok orang pengembara lautan yang berdomisili bersama keluarganya di laut atau pesisir pantai.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahimsa (1995:12) bahwa Komunitas Suku Bajo dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Mereka terkadang berpindah-pindah dari satu pantai ke pantai yang lain di Kepulauan Indonesia. Dalam catatan Magellan ditunjukkan bahwa Suku Bajo telah hidup sebagai orang laut sejak awal abad ke-16. Pola hidup mengembara ini membuat orang-orang Eropa menyebut mereka sebagai sea gypsies (gipsi laut) atau sea nomads (pengembara laut). Sebagai pengembara laut, mereka sudah mulai mencoba untuk menetap di suatu tempat sementara, yaitu di pantai atau di pesisir laut. Mereka bekerja dengan mencari hasil-hasil laut mulai dari ikan hingga akar bahar kemudian dijualnya kepada masyarakat yang tinggal di daratan (Soesangobeng, 1997:5).

Selama ini stereotip yang ditujukan pada Suku Bajo bahwa sikap mereka adalah statis, hanya suka hidup di laut, kurang suka berinovasi, bersikap tertutup     dan tidak mampu beradaptasi secara fisik geografis, sosial dan budaya dengan penduduk yang hidup di darat. Akibatnya Suku Bajo kurang terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut (Wariyanto, 2004:28).

Kajian berbagai ilmu sosial menyimpulkan pula bahwa Suku Bajo justru juga mempunyai etos berupa sikap hidup progresif (Hafid et.al, dalam Hamzah, 2008:29). Mobilitas penduduk yang kuat, bukan hanya bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di lingkungan laut semata, tetapi juga dari laut ke pantai, dari pantai ke darat, dan sewaktu-waktu kembali lagi ke laut bilamana laut menyediakan sumberdaya ekonomi dan ruang gerak lebih luas. Jadi sikap hidup Suku Bajo dalam menentukan berbagai pilihan di antara variasi-variasi sumberdaya di laut maupun di darat.

Pola pemukiman masyarakat Bajo yang hidup secara berkelompok berdasarkan etnisnya dan frekuensi mobilitas mereka dari satu tempat ke tempat yang lain relatif tinggi (Anwar, 2004:26). Meskipun demikian, pergaulan dan hubungan dengan masyarakat (orang darat) telah terjadi kontak sosial sehingga mereka tidak terisolasi  dengan lingkungan sosialnya dimana mereka bermukim. Perubahan pola hidup dari pengembara menjadi menetap dengan berhubungan dengan orang-orang darat terjadi baik di lingkungan pasar maupun dalam lembaga pendidikan seperti lingkungan sekolah.

  1. c.       Stratifikasi Sosial

Pelapisan diambil dari kata dasar lapis yang secara istilah stratifikasi (stratification) berasal dari kata “strat” atau “stratum” yang berarti lapisan. Oleh karena itu, social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Patirim A. Sorokin (Handayana, 2010:6) memberi definisi mengenai hal ini bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial.

Perbedaan dan atau proses sosial yang terjadi, di dalam khazanah literatur sosiologi, dilihat sebagai perbedaan-perbedaan sosial terjemahan dari sosial differentiation. Sosiolog menjadikan perbedaan-perbedaan yang diamati tersebut sebagai dasar untuk membuat suatu kerangka stratifikasi sosial (pelapisan atau strata sosial, sosial stratification). Sosiolog dalam upaya membuat suatu kerangka strata sosial pada umumnya pertama kali mengkategorikan perbedaan-perbedaan tersebut dan memberi tiap kategori satu label, misalnya, orang kaya, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mendapatkan hak-hak istimewa, dan orang miskin (Sugihen, 1997).

Kelas sosial adalah unit pokok stratifikasi. Anggota suatu kelas menurut definisinya memiliki prestise yang sama atau hampir sama. Perbedaan kelas tidak selalu tegas dan jelas (Haviland, 1993). Kata stratification berasal dari stratum (jamaknya : strata yang berarti lapisan). Sosial stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkis), perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dari inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara anggota-anggota masyarakat (Soekanto, 1987).

Murniatmo dan Wibowo (1983) dalam Fitriyah (2006) mengungkapkan bahwa berdasarkan alasan terjadinya pelapisan sosial, maka dapat kita lihat adanya dua sifat pelapisan sosial yang berlaku dalam masyarakat, yaitu :

1). Pelapisan sosial yang tertutup oleh berlakunya adat setempat, maksudnya semua anggota lapisan sosial itu sejak dilahirkan sampai meninggal tetap berada dalam lapisan sosialnya. “Dasar” pelapisan yang tertutup adat-istiadat ini adalah keturunan kekerabatan, contoh : kasta di Bali, golongan arya di Madura, dan priyayi di Jawa.

2). Pelapisan sosial terbuka, maksudnya setiap anggota pelapisan sosial ini bisa berubah status sosial, artinya bisa meninggalkan pelapisan sosial lama ke pelapisan sosial baru yang lebih tinggi. “Dasar” pelapisan sosial terbuka ini adalah pendidikan, keadaan ekonomi, kekuasaan dan tingkat senioritas, contoh : golongan tua dan muda.

Murniatmo (1983) dalam Fitriyah (2006) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pelapisan sosial. Masing-masing pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan oleh “dasar” yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu. “Dasar” yang menjadikan pelapisan sosial itu antara lain :

1) Pendidikan atau kemampuan pengetahuan

2) Kekayaan atau keadaan ekonomi

3) Jabatan atau kekuasaan

4) Keturunan kekerabatan

5) Unsur atau tingkat senioritas warga yang bersangkutan dan sebagainya

  1. 3.  Pembahasan
  2. a.  Aplikasi Modernisasi Perikanan terhadap Stratifikasi Sosial Masyarakat

Pembangunan sebagai hasil dari modernisasi ini ditanggapi beragam oleh beberapa kelompok masyarakat nelayan di desa Katela ini. Dalam komunitas nelayan perubahan yang nampak adalah berubahnya pola kerja, sistem stratifikasi baik karena dasar penguasaan alat produksi maupun mencakup pula kekuasaan. Perubahan stratifikasi juga terjadi pada organisasi penangkapan sebagai implikasi dari alih teknologi tersebut, sehingga kelembagaan nelayan yang telah terbangun sebelumnya biasanya akan terjadi perubahan juga.

Bentuk aplikasi dari modernisasi perikanan ini adalah pemberian dana bergulir untuk mengelola kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan alat tangkap nelayan berupa pengadaan mesin motor untuk perahu nelayan, ketersediaan modal bagi nelayan dan penyuluhan tentang pengelolaan laut yang sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Modernisasi perikanan ini berdampak pada kehidupan sosial nelayan maupun komunitas nelayan tersebut. Penggunaan teknologi lama yang masih sederhana yaitu perahu dayung menjadi teknologi baru berupa perahu motor tempel (perahu katinting) yang lebih modern, efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi modernisasi tersebut menimbulkan diferensiasi yakni munculnya unit-unit sosial baru yang berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat nelayan. Perubahan tersebut terjadi pada level nelayan maupun komunitas. Pada level nelayan, diferensiasi tersebut menimbulkan nelayan terstratifikasi dalam beberapa lapisan, misalnya nelayan pemilik kapal dan sebagainya yang dalam bahasa Bajo disebut punggawa, nelayan pekerja pada pemilik kapan yang disebut sawi dan nelayan tangkap biasa yang bekerja secara individu. Perubahan lapisan nelayan tersebut jelas berdampak pada perubahan stratifikasi pada level komunitas sehingga struktur sosial berubah yang awalnya ascribed dan achieved status menjadi hanya achieved status saja. Dalam hal ini dapat dikatakan masyarakat terstratifikasi berdasarkan kepemilikan alat-alat produksi.

Dilihat dari pola kerja berdasarkan dimensi waktu yang digunakan, perubahan yang terjadi sangat signifikan. Yang mana dengan menggunakan teknologi lama, pola kerja dengan daya jelajah yang lebih dekat, waktu melaut lebih singkat, jumlah pekerja lebih sedikit serta pembagian tugas tidak ada atau ada tetapi tidak jelas. Sedangkan penggunaan teknologi baru (modernisasi) pola kerja daya jelajah lebih jauh, waktu melaut lebih panjang, tenaga kerja lebih banyak dan pembagian tugas lebih jelas. Selain itu pembagian hasil juga lebih terorganisir, sehingga semakin baik teknologi penangkapan ikan yang digunakan maka semakin banyak hasil yang diperoleh dan hal itu berdampak pada semakin tingginya tingkat pendapatan nelayan. Dalam hal pola kerja, masyarakat nelayan suku bajo dibagi dalam lapisan berdasarkan kekuasaan pengelolaan manajerial. Lapisan yang ada di masyarakat juga dibagi atas juragan/pemilik kekuasaan dan nelayan tangkap individu.

Pendapatan yang diperoleh nelayan dalam pengaplikasian modernisasi ini jelas berbeda antara nelayan yang bekerja pada juragan dengan nelayan yang bekerja untuk diri sendiri. Yang mana, sawi (pekerja pada juragan) menggunakan kapal yang lebih besar dengan kecepatan yang besar pula sehingga daya jelajahnya makin luas dan daya tampung hasil yang besar dan kerja sama antara pekerja yang teroganisir dengan baik sehingga mampu mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah yang besar. Lain halnya dengan nelayan tangkap individu yang bekerja sendiri bersama anggota keluarga saja dan dengan perahu yang sederhana. Perbedaan pendapatan ini erat kaitannya dengan perbedaan kepemilikan modal ekonomi yang bisa membagi masyarakat dalam golongan elit (kaya), tengah (sederhana) dan golongan bawah (miskin).

Diluar dari hal kepemilikan alat produksi dan kekayaan, sebenarnya kedudukan juragan atau punggawa menempati urutan teratas golongan stratifikasi sosial. Kedudukannya yang sangat dihormati menjadikan dia panutan bagi nelayan sekitarnya. Hubungan antara nelayan dengan juragan bukan hanya sekedar sebagai hubungan jual beli semata, tetapi banyak terdapat hubungan yang tidak bisa digambarkan karena jalinan keakraban yang tercipta selama ini. Dimana semua keluhan dan permasalahan terkadang dibawa pada sang juragan. Sehingga mayoritas suku bajo selalu menjadikan Juragan sebagai okoh masyarakat. Jadi, jika didasarkan pada kepemilikan alat produksi, pembagian pola kerja/manajerial dan kepemilikan modal/kekayaan, juragan selalu menempati urutan yang pertama.

Terlepas dari permasalahan aplikasi modernisasi perikanan yang terjadi di daerah tersebut, saat ini fenomena yang ada yaitu adanya lapisan stratifikasi baru yang berasal dari tingkat pendidikan. Semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi stratifikasinya, walaupun tidak berasal dari keluarga yang mampu. Karena pada kenyataannya, partisipasi masyarakat Bajo pada pendidikan di SULTRA hanyalah 0,5 % dari jumlah masyarakat seluruhnya. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum secara pasti mengetahui manfaat pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, pendidikan bagi suku bajo saat ini sudah menjadi kebutuhan, walaupun bukan kebutuhan primer. Alasan yang terkadang klise untuk dipahami adalah karena dengan bersekolah keadaan yang mereka hadapi adalah hidup jauh dari keluarga, karena sekolah Lanjutan itu hanya ada di daratan saja.

  1. 4.      Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bawah pelapisan masyarakat yang terjadi pada masyarakat Suku Bajo dibagi berdasarkan kepemilikan baik modal maupun alat-alat produksi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari kepemilikan alat produksi, masyarakat nelayan suku bajo dibagi atas nelayan pemilik kapal (Juragan atau Punggawa), nelayan pekerja pada juragan (Sawi), dan nelayan tangkap individu.

Sedangkan untuk pola kerja nelayan dibagi atas juragan dan nelayan tangkap individu. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, masyarakat dibagi atas nelayan golongan atas (kaya), tengah (sederhana), bawah (miskin). Terlepas dari hal modernisasi perikanan, masyarakat suku bajo saat ini telah melahirkan stratifikasi baru yang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Karena yang menjadi problem utama mereka adalah rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan. Semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi stratifikasinya dalam masyarakat, walaupun bukan berasal dari keluarga yang mampu/kaya.

oleh : Yoenita JD

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa, Heddy Shri. 1995. Levis-Strauss di Kalangan Suku Bajo: Analisis Struktural dan Makna Cerita Suku Bajo. Yogyakarta: Kalam.

Anonim. 2009. Modernisasi. http://www.scribd.com./2009/modernisasi.html.  Diakses 5 November 2011.

Anwar. 2005. Format Pembelajaran Keterampilan Kejuruan (Suatu Kajian Historis dan Budaya Perempuan Keluarga Nelayan) Jakarta : Balitbang Diknas.

Aslan, La Ode Muhamad dan Nadia, La Ode Abdul Rajak. 2009. Potret Masyarakat Pesisir Sulawesi Tenggara. Kendari : Unhalu Press.

Fitriyah, Laila. 2006. Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kerja Nelayan Desa Jatimalang Kecamatan purwodadi kabupaten Purworejo. Skripsi.  Yogjakarta : UGM.

Gilib. 2009. Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan pada Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Munahttp://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-8704-4107205007 .  Diakses 24 Juli 2010.

Hamzah, Awaluddin. 2008. Respons Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan (Studi Kasus Nelayan Suku Bajo di Desa Lagasa Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara). Tesis Pascasarjana. Bogor : IPB.

Idrap. 2006. Suku Bajo.   http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/CStanley.pdf. Diakses 10 Juni 2010.

Mamar, Sulaeman. 2005. Kebudayaan Masyarakat Maritim. Palu: Tadulako University Press.

Nurcholish Madjid. (1989). Islam Kemoderenan dan Ke Indonesiaan. Bandung : Mizan

Peribadi. 2000. Kedudukan dan Peranan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Bajo. Tesis Pasca Sarjana. Bogor : IPB.

Priantono, Bambang. 2006. Jurnal Tentang Suku Bajo. http://bambangpriantono.multiply.com/journal/item/1229.  Diakses 6 Juli 2010.

Soekanto, Soejono. 2003. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Jakarta: Rajagrafindo.

Zukdi. 2008. http:///www.blogspot.com/2008/03/modernisasi dan pembangunan masyarakat.html. Diakses  5 November 2011.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: