Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kabupaten Muna

Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai luas laut sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Potensi sumberdaya alam yang melimpah semakin menambah keyakinan bahwa negara Indonesia adalah  negara maritim. Dibalik nama besar itu, masih banyak penduduk yang tidak atau bahkan belum merasakan udara pembangunan yang telah lama digalakkan di negara ini.

Kata pembangunan bagi sebagian masyarakat pesisir adalah kata yang asing yang tidak terdeteksi oleh pemikiran mereka yang sehari-hari hanya bergulat dengan alam untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pola kerja dan peralatan yang minimal. Masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pertanian dan daratan terlebih lagi dikhususkan untuk wilayah perkotaan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya.

Selain itu, sebagian besar angggota keluarga masyarakat pesisir termasuk anggota keluarga tidak produktif dari segi ekonomi dalam arti anggota keluarga hanya menggantungkan nasib pada hasil tangkapan ikan suami. Isteri hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga semata-mata. Hasil tangkapan ikan para suami dipasarkan oleh kelompok lain yang tergolong lebih mapan ekonominya seperti punggawa pedagang ikan.

Kelompok punggawa sebagian besar melakukan fungsi ganda yaitu di samping sebagai punggawa juga sebagai rentenir. Disatu sisi nelayan harus membayar bunga tinggi atau membeli barang yang disediakan punggawa dengan harga lebih tinggi, disisi lain nelayan juga berkewajiban menjual ikan kepada punggawa dengan harga lebih rendah sebagai konpensasi pemberian pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan. Praktek inilah yang mencekik leher nelayan selama ini dan nelayan tidak bisa melepaskan diri dari dilemma ini karena tidak mempunyai pilihan lain, sehingga tingkat kehidupan nelayan ketinggalan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Tidaklah mengherankan jika, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2006 (Gilib, 2009 : 1) menyatakan  jumlah desa pesisir tercatat 8.090 desa yang tersebar di seluruh desabesar maupun kecil. Pada desa pesisir tersebut berdomisili 16 juta jiwa penduduk dan sekitar 4 juta jiwa berprofesi sebagai nelayan, 2,6 juta pembudidaya ikan, serta berprofesi lain-lainnya sebanyak 9,7 juta. Diantara 16 juta jiwa tersebut ada sekitar 5,2 juta jiwa tergolong miskin.

Beberapa hal yang menimbulkan kemiskinan pada masyarakat pesisir menurut Aslan (2009 : 54) diantaranya adalah sumberdaya manusia yang rendah, keterbatasan penguasaan teknologi, budaya kerja yang belum mendukung kemampuan manajerial yang masih rendah, keterbatasan modal usaha, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka.

Hal yang sangat bertolak belakang apabila dibandingkan dengan sumberdaya alam yang melimpah dari wilayah pesisir tempat tinggal mereka. Dimana potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir sangat bernilai ekonomis tinggi apabila dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, budidaya rumput laut, pengawetan ikan, dan lain sebagainya. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan dan dikembangkan karena terhambat oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan persoalan kesejahteraan dan keberadaan masyarakat pesisir diseantero nusantara, Kab. Muna termasuk salah satu dari sekian kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang juga mempunyai masalah tersebut. Salah satu suku yang mendiami wilayah pesisir Kab. Muna yaitu Suku Bajo. Permasalahan yang dihadapi oleh suku ini tergolong kompleks, dimulai dari kemiskinan yang turun temurun, rendahnya pendidikan yang juga turun temurun, dan semakin didukung oleh wilayah geografis yang tidak memungkinkan kendaraan roda empat atau roda dua menjangkau daerah tersebut sehingga semakin menghambat mobilitas penduduk untuk berkembang.

Pemerintah mengidentifikasikan keterbelakang kelompok nelayan kecil, sebagai akibat dari rendahnya budaya kewirausahaan, kurangnya partisipasi dalam usaha produktif dan tersumbatnya akses permodalan. Pemerintah hendak mengubah kondisi ini melalui perubahan budaya seperti menumbuhkan bakat kewirausahaan bagi anggota keluarga nelayan melalui penyuluhan mengenai betapa pentingnya nelayan berkelompok, mendidik berkoperasi dan mengarahkan agar hasil tangkapan ikan suami dipasarkan sendiri oleh isteri atau anggota keluarga lainnya. Kegiatan tersebut terangkum dalam program Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

2.      Tujuan Program

Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, dan lebih jelasnya diuraikan di bawah ini.

  1. Meningkatkan akses permodalan melalui pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro yang mandiri sesuai dengan karakteristik lokal.
  2. Terfasilitasinya implementasi teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SDA
  3. Berkembangnya jaringan informasi usaha, permodalan dan pemasaran
  4. Meningkatkan kualitas SDM pesisir dalam manajemen usaha dan pemanfaatan SDM

Menurut (Kusnadi, 2007) tujuan dari pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata dan kedepannya mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Proses pemberdayaan ini mengganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini diharapkan dapat dibangun suatu kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhartikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan. Dengan langkah ini diharapkan tidak saja akan meningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya dan pesisir, tetapi juga akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan kesejahteraan dan sumber daya pesisir dan laut.

Kesejahteraan disini tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan dan infrastruktur. Aspek lingkungan penting untuk kelestarian sumber daya pesisir dan laut serta pemukiman. Aspek infrastrutur dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Keempat aspek ini harus ditunjang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal (Fedriansyah, 2008 : 10).

3.      Pelaksanaan Program

Program ini mulai digerakkan di Kab. Muna pada tahun 2003, dimulai dengan desa yang terletak di Ke. Tikep, yaitu Desa Mandike. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan selanjutnya, apabila dirasakan berhasil dalam arti masyarakat sudah mandiri dalam bidang ekonomi dan modernisasi perikanan, maka program itu akan dilanjutkan pada wilayah pesisir lainnya.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan upaya untuk menjawab permasalahan diatas. Melalui program tersebut masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2004 tentang pedoman umum pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), oleh pemerintah dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Uraian dari pelaksanaan program PEMP di Kab. Muna adalah berikut.

(a)         Pendampingan

Arti dari pendampingan itu sendiri adalah menemani atau menyertai sesuatu atau program tertentu, lebih tepatnya membimbing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendampingan yang dilakukan dalam program PEMP di Kab. Muna dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi dan kabupaten. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh dalam kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Yang terlibat langsung dengan kegiatan pendampingan program ini adalah konsultan manajemen kabupaten/kota berupa tenaga ahli yang biasa disebut TPD (Tenaga Pendamping Desa) yang akan bersama-sama dengan masyarakat merumuskan program kegiatan yang akan dilakukan.

Dana pendampingan program berasal dari dana subsidi BBM diperuntukkan bagi keperluan Konsultan Manajemen (KM) kabupaten/kota dan pengalokasiannya dilakukan melalui kontrak dengan Pimbagpro. Untuk melaksanakan komponenkomponen pendampingan, selain dana yang bersumber dari APBN juga didukung dengan dana yang bersumber dari APBD. Dana pendamping program yang dialokasikan oleh masing-masing APBD digunakan utk mendukung kegiatan pengelolaan program, bila memungkinkan digunakan untuk menambah dana ekonomi produktif.

Dana Pendampingan Program ini digunakan:

–        Konsultan Manajemen Kab/Kota:

–        Biaya ManajemenKonsultan (tenaga ahli, TPD dan lain-lain)

–        Pembiayaan operasional dan fasilitas pembentukan Mitra Desa, LEPP-M3 dan KMP

–        Pembiayaan pelatihan TPD ke Jakarta.

–        Sosilalisasi Program PEMP ke Jakarta.

–        Lokakarya nasional ke Jakarta

–        Pembiayaan pelatihan KMP

–        Pembiayaan pelatihan LEPPP-M3

–        Identifikasi dan Inventarisasi potensi/analisa data dan penyusunan program

–        Pemantauan dan pengendalian

–        Pembinaan, monitoring dan evaluasi program PEMP

–        Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi program Tingkat kab/kota

(b)        Pelatihan

Pelatihan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program PEMP ini, yang diikuti oleh KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat), TPD (Tenaga Pendamping Desa), LEPP (Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir). Tujuannya berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari lembagai itu sendiri. Untuk KMP, pelatihan ini bertujuan memberi pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola aktivitas ekonominya, baik yang berupa nelayan tangkap atau nelayan tambak. Sehingga pada saat pelaksanaan, kelompok ini telah siap untuk menerapkan dalam kehidupan ekonominya. selain itu, untuk mempersiapkan kader-kader dari masyarakat pesisir itu sendiri agar dapat memberi atau membagi informasi pengetahuan kepada anggota masyarakat pesisir lainnya bahwa program ini adalah cara atau jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Pelatihan TPD dimaksudkan untuk memberi pengetahuan bagaimana teknik memberdayakan masyarakat pesisir yang tergolong rendah dalam kualitas pendidikan, bagaimana menjadi pendamping yang baik dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ditemui di lapangan.

Bagi LEPP, pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan  organisasi dengan baik dan benar dan selalu berjalan bersama dengan kepentingan masyarakat pesisir.  

(c)         Pembentukkan Lembaga Perekonomian

Ada dua kelompok yang dibentuk dalam kegiatan ini, yaitu Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dan Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir. Kedua lembaga ini dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, yang mana KMP merupakan nama lain dari kelompok nelayan yang akan menerima dana yang diberikan dan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonominya. sedangkan LEPP untuk di Kab. Muna Khususnya di Desa Mandike lembaga yang dibentuk adalah koperasi nelayan mandike. Tujuannya sebagai akses untuk memperoleh modal bagi nelayan.

(d)        Peningkatan Akses Modal melaui Dana Usaha Bergulir.

Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Dana bergulir itu ditujukan khusus pada kelompok nelayan yang miskin, yang mempunyai alat tangkap tradisional dengan penghasilan ≤ Rp. 50.000, per hari dengan tujuan, setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya  disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping. Selain itu dengan dibentuknya Koperasi Nelayan Katela, maka dana tersebut dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip koperasi.

Dalam organisasi dan kelembagaan PEMP ada 3 kelompok yang terlibat, yaitu:

1)      Pemerintah: Kelompok ini terdiri dari DKP, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Dinas/Subdinas Perikanan (dan Kelautan) kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/kelurahan. Pemerintah berfungsi memfasilitasi, membina, memonitor, mengevaluasi, dan mengembangkan program PEMP.

2)      Konsultan: Konsultan adalah Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya Tenaga Pendamping Desa (TPD). Konsultan berfungsi membantu pemerintah dan mendampingi pelaksanaan program PEMP.

3)      Lembaga Ekonomi Masyarakat: Dalam Masyarakat ada dua organisasi Kelembagaan Ekonomi yang dibentuk yaitu Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di desa dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP). Lembaga ini berfungsi untuk mewadahi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta mendukung pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayahnya.

4.      Evaluasi Program

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu kegiatan atau program tertentu telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum. Evaluasi dilakukan kepada pelaksanaan program PEMP itu sendiri.

a.      Pendampingan

Pendampingan dilakukan sejak program ini direncanakan. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas perikanan dan kelautan dan lebih spesifik lagi oleh tenaga pendamping desa (TPD) dilakukan secara bertahap dan seyogyanya dengan pendekatan yang partisipatif. Artinya segala keputusan ada di tangan masyarakat pesisir untuk menentukan aktivitas apa yang akan menjadi pilihan memperbaiki kesejahteraannya, atau melanjutkan aktivitas ekonomi tersebut bagi nelayan dengan teknologi yang modern.

Namun, kenyataan di lapangan, kegiatan pendampingan dilakukan hanya pada awal program dalam kurun waktu 1 tahun (wawancara). Hal ini dikarenakan kekurangan dana bagi aktifitas ini. Seperti yang telah diuraikan di atas, banyak pelatihan yang dibiayai dari dana pendampingan. Dan apabila dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan dan dengan kejujuran para pelakunya, maka tidak akan terjadi hal demikian. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dari pihak yang terlibat dalam program ini mengadakan pemantauan atau evaluasi sejauh mana aktifitas ekonomi dalam bentuk pemberdayaan itu berjalan.

Hal ini mempengaruhi aktivitas nelayan di desa tersebut. Karena, tanpa dipungkiri, kehadiran pendamping sangatlah dibutuhkan untuk membimbing masyarakat yang baru saja melompat untuk menjadi lebih sejahtera, baik dibidang ekonomi maupun pendidikan dan jika memungkinkan dalam status sosialnya. Walaupun KMP telah diberikan pelatihan, namun tetap saja masyarakat membutuhkan pendamping yang lebih mampu mengerti keinginan mereka karena telah beradaptasi dengan kehidupan sosial mereka. Sifat dasar masyarakat pesisir adalah tidak mudah menerima orang baru dalam kehidupan masyakaratnya, namun jika telah mengenal lebih jauh tentang mereka, maka rasa kekeluargaannya lebih erat sama seperti saudara.

b.      Pelatihan

Pelatihan yang dilakukan KMP, TPD dan LEPP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh dinas perikanan dan kelautan. Pelatihan TPD dilaksanakan secara bersamaan seluruh Indonesia di Jakarta. Output dari pelatihan ini adalah kemampuan dalam mengembangkan teknik pemberdayaan masyarakat pesisir yang mempunyai karakter yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Menurut sumber di lapangan, teknik yang dikembangkan atau yang diterapkan cukup berhasil, karena masyarakat faham dan mengaplikasikannya.

Untuk KMP sendiri, hasil yang diperoleh adalah pengetahuan mengelola manajemen dalam kelompok itu sendiri dan bisa mengetahui perkembangan program PEMP ini dari contoh kabupaten yang berhasil melakukannya. Kenyataan di lapangan, ada beberapa individu dari kelompok ini yang tidak menerapkan atau tidak membagi pengetahuan dengan masyarakat lainnya.

Begitupun halnya bagi LEPP, pengetahuan mengelola keuangan, anggota dan aktivitas lainnya adalah hasil yang diperoleh dari pelatihan itu. Dan penerapannya di lapangan, adanya kesulitan dari lembaga ini (koperasi) dalam mendistribusikan dana, karena terbentur aturan yang sedikit memberatkan nelayan, dengan adanya pengembalian dana bergulir tersebut.

c.       Pembentukan Lembaga Perekonomian

Lembaga yang terbentuk di Desa Mandike yaitu KMP dan LEPP (Koperasi Nelayan Mandike). KMP merupakan kumpulan nelayan yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama dalam beraktivitas yang lebih dikenal dengan kelompok nelayan. Kelompok yang ada di Desa Mandike terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok penangkap ikan, kelompok buruh/pekerja, dan kelompok nelayan tambak. Semestinya, dana  yang diperoleh kelompok tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok. Tetapi, kenyataan di lapangan, banyak nelayan yang  hanya menggunakan sebagian kecil dana tersebut untuk kebutuhan peralatan menangkap ikan bagi nelayan penangkap ikan, tetapi digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya memenuhi keperluan rumah tangga. Sehingga nelayan tidak bisa melakukan aktifitas ekonomi mereka dengan baik akibat rendahnya kualitas alat tangkap mereka, yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan. Begitupun untuk kelompok nelayan lainnya. Namun, ada beberapa nelayan yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya walau dalam kategori cukup baik. Kesimpulan dari evaluasi terhadap kelompok nelayan ini adalah masih kurangnya kesadaran nelayan untuk menggunakan dana sebaik-baiknya dan sesuai yang telah direncakan oleh nelayan itu sendiri, hanya untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak berhubungan dengan kelautan.

Sedangkan  LEPP dalam bentuk Koperasi nelayan Mandike ini kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan prosedur yang sedikit sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat nelayan miskin desa itu. Prosedur  yang sulit itu membuat masyarakat nelayan enggan untuk meminjam modal pada koperasi. Akibatnya, produktivitas hasil nelayan yang menurun akibat kekurangan modal.

d.      Peningkatan Akses Modal dalam bentuk Usaha Dana Bergulir

Tujuan dari pemberian dana bergulir ini untuk lebih memperluas usaha produktif masyarakat nelayan mulai dari proses sampai ke pemasaran konsumen langsung.

Pemberian dana bergulir dari pemerintah itu seharusnya dikhususkan kepada masyarakat nelayan miskin. Namun, kenyataan di lapangan, tidak hanya nelayan miskin yang memperoleh dana tersebut, tetapi justru nelayan yang memiliki modal dan kapal yang biasa disebut Punggawa (juragan). Hal ini dikarenakan kurang berfungsinya pengawasan akan nelayan yang terdaftar dalam program ini dan sering terjadinya praktek-praktek nepotisme dalam kegiatan ini yang sangat merugikan nelayan kecil.

Pemberian dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok nelayan. Untuk kelompok penangkap ikan, dana itu digunakan untuk memperbaiki alat tangkap mereka sehingga bisa menunjang aktivitas mereka dan menghasilkan keuntungan. Kelompok buruh atau pekerja, diajurkan untuk modal membudidayakan rumput laut. Kelompok nelayan tambak, dana dibutuhkan untuk modal pembibitan ikan dan peralatan lainnya.

Berdasarkan uraian impelementasi dan evaluasi di atas, penulis menyimpulkan  bahwa program PEMP yang dilakukan di Desa Mandike Kec. Tikep tidak berhasil sesuai dengan tujuan program ini yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih meratanya kemiskinan pada masyarakat dan dalam jangka waktu dua tahun, kelompok nelayan dan koperasi sudah tidak mempunyai anggota dalam arti sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai anggota, aturan, pengurus dan sebagainya.

5.      Hambatan Program PEMP

Hambatan adalah istilah untuk menggambarkan keadaan dimana sebuah program dihadapkan pada permasalahan yang mampu menurunkan kualitas hasil dari program itu sendiri. Adapun hambatan-hambatan pada program PEMP di Kec. Tikep adalah berikut :

  1. Bagi pihak yang terkait dengan program ini, PEMP merupakan lahan yang menguntungkan ekonomi masing-masing individu.
  2. Koperasi nelayan juga menerapkan aturan yang sulit bagi nelayan, yang hanya mengandalkan hasil dari alam.
  3. Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan dana yang diberikan, dan menggunakannya untuk hal diluar perikanan sehingga produktivitas hasil penangkapan menurun.
  4. Pendamping program yang tidak melakukan tugas dengan baik
  5. Tidak adanya pemantauan yang bertahap dari pemerintah setempat
  6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola organisasi dengan baik
  7. Sistem kekeluargaan yang sangat erat menyebabkan sering terjadi praktek-praktek nepotisme dan merugikan pihak lain.
  8. Yang terpenting adalah lemah dalam bidang infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.

oleh : Yoenita JD

DAFTAR PUSTAKA

Aslan, La Ode Muhamad dan Nadia, La Ode Abdul Rajak. 2009. Potret Masyarakat Pesisir Sulawesi Tenggara. Kendari : Unhalu Press.

Fedriansyah, Andi Muhammad.  2008.  Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kecamatan Tugu, Semarang. Skripsi. Semarang : Universitas diponegoro

Gilib. 2009. Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan pada Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Munahttp://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-8704-4107205007 .  Diakses 24 Juli 2010.

Kusnadi. 2007. Jaminan Sosial Nelayan. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta.

Tadjuddin. 2010. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). http://tadjuddin.its.ac/mandar/prog-peemp.html.com. Diakses 26 Oktober 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: